Ali al-Zaidi secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri baru Irak pada Sabtu, 16 Mei 2026, dalam sebuah upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Baghdad. Pelantikan ini menandai transisi kepemimpinan setelah al-Zaidi menggantikan Mohammed Shia al-Sudani, yang sebelumnya menjabat. Proses pengesahan al-Zaidi dan kabinetnya oleh parlemen Irak terjadi pada awal bulan ini, tepatnya pada 14 Mei 2026, di mana mereka menerima mosi percaya meskipun beberapa posisi kementerian masih belum terisi.
Pelantikan al-Zaidi membawa harapan baru bagi pemerintahan Irak di tengah tantangan politik yang belum sepenuhnya teratasi. Hingga saat ini, negosiasi untuk menyusun kabinet lengkap masih berlangsung, dengan beberapa posisi strategis seperti menteri dalam negeri dan pertahanan yang belum mendapatkan kesepakatan. Meski demikian, al-Zaidi dan 14 menteri lainnya telah mengucapkan sumpah konstitusi dan siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin negara.
Dari 23 kementerian yang direncanakan, baru 14 menteri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan Basim Mohammed sebagai menteri perminyakan baru dan mempertahankan Fuad Hussein sebagai menteri luar negeri menjadi langkah awal dalam menyusun kabinet pemerintahan al-Zaidi. Namun, isu mengenai pos-pos yang belum terisi tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Dalam sidang parlemen yang tidak disiarkan, al-Zaidi juga mempresentasikan program pemerintahannya, meskipun rincian spesifik dari program tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat. Pelantikan al-Zaidi sebagai perdana menteri sekaligus menjadikannya sebagai pemimpin termuda Irak dalam sejarah, di mana ia menjabat pada usia 40 tahun. Sebelumnya, ia diangkat oleh Presiden Irak, Nizar Amidi, setelah adanya kesepakatan dari blok parlemen terbesar, yaitu Coordination Framework Alliance.
Penunjukan al-Zaidi juga mengakhiri kebuntuan politik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan terlibat dalam proses tersebut. Trump sebelumnya menolak penunjukan Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri yang dekat dengan Iran, sebagai kandidat utama koalisi. Al-Zaidi, yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya, lahir dari keluarga terkemuka di Baghdad dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang hukum dan keuangan, menjadikannya sosok yang menarik dalam peta politik Irak saat ini.
